Menanti Rektor Yayasan

Sudarman Alwy*

Sebagai perguruan tinggi yang masih belia, Universitas Teuku Umar (UTU) telah menampakkan suatu gejala positif menuju transformasi, sebagaimana ditulis oleh Said Ahmad Kabiru Rafiie (SAKR) dalam opininya: Transformasi UTU (Harian Serambi Indonesia 5/8/10), sebagai perubahan menuju ke arah lebih baik.

Di usianya yang baru 4-5 (dibaca: empat menuju lima) tahun, telah memperlihatkan suatu praktik demokrasi yang sangat baik. Prosesi Pemilihan Rektor pertama berjalan dengan lancar dan alot, tanpa rekayasa dan penuh kekeluargaan, walau sarat persaingan dan intrik. Prosesi pemilihan tersebut telah berlalu kurang lebih dua bulan. Saat ini seluruh jamaah UTU tinggal menunggu ketetapan Yayasan sebagai penentu utama terhadap siapa yang layak memegang amanah tersebut. Tentunya dengan berbagai pertimbangan terhadap nama-nama yang direkomendasikan oleh Panitia Pemilihan Rektor yang sudah dibentuk sebelumnya.

Sekilas Demokrasi
Demokrasi secara etimologis menurut Dahl (1989), berarti pemerintahan (demos) dan rakyat (kratos) dimana ranah demos mencakup segala aspek kehidupan baik politik, gender, agama, ras, hak sosial dan sebagainya, dengan menganut prinsip utama dari kata demos yang berarti persamaan dengan ketentuan bahwa setiap anggota masyarakat mempunyai hak yang sama (hak dipilih-memilih dan mendapat privilege) dalam berpartisipasi dimana pada masa awal pencetusan demokrasi itu sendiriri lebih diarahkan kepada kebutuhan kenegaraan semata yang lambat laun mulai diterapkan ke berbagai lini keorganisasian.


Taranggano (2002) menyebutkan bahwa rakyat (kratos) merupakan semua keputusan dibuat secara bersama (collectively). Rakyat secara langsung atau tidak (perwakilan) ikut menentukan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan, atau yang dikenal dengan “pemerintahan rakyat” (people’s rule).


Menurut Beetham (1994) yang disebut pemerintahan demokrasi “is based on popular control and political equality”, yaitu termasuk pemerintahan perwakilan dan demokrasi partisipatoris dimana dalam pemerintahan demokrasi, rakyat sebagai pembuat dan pengontrol kebijakan. Di alam demokrasi kedaulatan dan keputusan apapun sepenuhnya berada di tangan rakyat bukan di tangan pemimpin.


Mukhyar Yara (2006) menyebutkan bahwa setidaknya ada 4 (empat) prinsip dari model demokrasi perwakilan dalam tatanan kenegaraan yang meliputi:


Pertama~ Prinsip Kedaulatan Rakyat, dimana Konstitusi negara yang bersangkut harus menetapkan bahwa kekuasaan tertinggi (kedaulatan)  berada ditangan rakyat ; Kedua~ Prinsip Perwakilan, dimana konstitusi negara yang bersangkut harus menetapkan bahwa kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat itu dilaksanakan oleh sebuah atau beberapa lembaga perwakilan rakyat; Ketiga~ Prinsip Pemilihan Umum, dimana untuk menetapkan siapakah diantara warganegara yang akan duduk di lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan kedaulatan rakyat itu, harus diselenggarakan melalui pemilihan umum. Keempat~ Prinsip Suara Mayoritas, dimana mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan berdasarkan keberpihakan kepada suara mayoritas.


Setidaknya, keempat prinsip tersebut merupakan gambaran dasar dari pola dan metode penerapan demokrasi untuk berbagai tatanan, terlepas dari berbagai pendapat yang melakukan manufer-manufer kritikan terhadap keandalan dari keberadaan poin per poin tersebut. Sebagaimana halnya poin keempat, mengenai prinsip suara mayoritas yang banyak menuai kritikan, dengan alasan keberagaman intelegensi dan faktor kepentingan akan mempengaruhi hasil atau prinsip tersebut, bukan berlandaskan kepada baik atau benar.


Prinsip keempat tersebut juga seringkali disebandingkan dengan ayat-ayat Al Qur-an yang dianggap bertentangan antara lain: QS. 6: 116, QS. 26: 103, QS. 7: 102 dan khususnya QS. 7: 131, yang bermakna langsung dengan ketidak-akuratan keputusan suara mayoritas yang digambarkan Allah SWT yang artinya:


Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata: "Ini adalah karena (usaha) kami". Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. (QS. 7: 131)

Pesta Demokrasi UTU
Layaknya politisi andal di dunia perpolitikan. Begitu perseteruan digaungkan, semua masyarakat UTU berkasak-kusuk mengenai pesta demokrasi yang dilangsungkan pada 5 Agustus 2010 lalu. Bisik-bisik langsung terjadi mulai dari para pejabat hingga ke level bawah, bahkan hingga kepada tataran yang tidak memiliki talenta apa pun terhadap keberlangsungan pesta demokrasi tersebut, baik secara proses maupun hasil.


Spontanitas perubahan pun terjadi, dari dunia akademisi menjadi dunia politik praktis dadakan. Tokoh demi tokoh bermunculan, peran demi peran mulai dimainkan, tanpa terkecuali sang predictor dengan lebel pengamat politik, dari berbagai latar belakang kepentingan, baik secara kelompok maupun individual. Strategi demi strategi pun mulai digariskan dengan menggunakan bebagai rumus, baik matematik, statistik hingga fisika.


Demi kesuksesan pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, bagaikan perubahan iklim akibat pemanasan global yang sedang terjadi sekarang ini, pelan namun pasti. Sosok demi sosok mulai menggalang kekuatan untuk mencalonkan diri sebagai tokoh utama UTU periode empat tahunan mendatang (2010-2014). Satu persatu kandidat memproklamirkan diri sebagai bakal calon (balon) pimpinan UTU, baik yang serius maupun yang ‘cilet-cilet’ dengan berbagai nuansa di sekelilingnya.


Sejak jadwal pengambilan formulir ditetapkan oleh panitia pelaksana pesta demokrasi 20-23/07/2010 sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan (SK) Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan Pahlawan (YAPENTU-JOPA) No: 16/YPTU/2010 menganai petunjuk dan tatacara pelaksanaan pemilihan rektor UTU, satu per satu para kandidat mengambil formulir isian dengan tertib sambil mengatur langkah ke depan.


Seiring dengan jadwal pengambilan formulir isian tersebut, tokoh-tokoh yang tertarik unutk mencalonkan diri pun mulai menjalankan misi-misi yang sudah disepakati, mulai dari penyebaran isu, penjegalan, penyergapan, sampai pengintimidasian pun dilakukan, baik secara langsung maupun melalui team work yang sudah dibentuk oleh masing-masing kandidat. 


Peran demi peran pun mulai dilakoni oleh para suksesi masing-masing kandidat, ada yang beperan sebagai negosiator, mediator, provokator, predictor hingga mata-mata (cu’ak) yang bertugas menggali informasi dari kubu lawan untuk disampaikan kepada kubu sendiri. Pada tatanan ini, yang terjadi adalah strategi meraih kemenangan dengan upaya menghitung berapa jumlah lawan dan kawan. Mengabaikan pertemanan sebelumnya dengan menumbuhkan prasangka dan curiga sebagai modal awal dalam dunia politik real yang menganut paham tidak ada kawan dan tidak ada lawan, semua kawan dan semua lawan.


Peran demi peran tersebut terus saja dilakoni hingga hari sebelum prosesi pemilihan dilaksanakan, dengan target kemenangan. Saat prosesi pemilihan dimulai, aktivitas para kompetitor pun sontak berakhir dan diawali dengan pernyataan sikap bersama, bahwa semua kandidat yang telah mencalonkan diri sebagai Rektor UTU periode 2010-2014 “siap kalah dan siap menang” sebagai wujud pengimplimentasian demokrasi yang beradab (fair). Toh pada akhirnya keputusan untuk menentukan siapa yang akan disahkan menjadi Pimpinan UTU periode 2010-2014 akan ditentukan oleh Yayasan dengan mengikuti berbagai pertimbangan demi kemaslahatan sesuai yang diamanatkan dalam Statuta UTU dan SK Yayasan layaknya Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Transformasi Demokrasi
Berlangsungnya demokrasi yang aman dan tertib telah menggambarkan bahwa usia muda UTU tidak menghalangi terwujudnya demokrasi yang harmonis dengan sikap saling menghargai antara the winner dan looser, walau sempat mencuatnya isu dan kata-kata kekecewaan dari kedua kubu sambil mengevaluasi kembali dimana posisi kelemahan masing-masing kubu, karena tidak sesuai dengan prediksi dari sang predictor.


Terlepas dari berbagai intrik, strategi, nuansa pengkhianatan, kemunafikan dan lain sebagainya yang dalam dunia politik merupakan suatu kelumrahan yang dapat dan bisa terjadi dimana saja, UTU telah beranjak satu langkah ke arah transformasi demokrasi demi mencapai cita-cita dan harapan bersama, sebagaimana yang ditulis oleh SAKR. Prosesi Demokrasi ini telah mendorong UTU untuk maju satu langkah lagi menuju penegerian sebagaimana harapan masyarakat Pantai Barat.


Persaingan intrik dan strategi dari dua kandidat unggulan dari tiga kandidat yang mencalonkan diri dengan skor 0-9-8, telah memberikan warna tersendiri bagi kelangsungan demokrasi di UTU. Kini proses penantian dan pelobian di tingkat yayasan pun dimainkan, karena faktor ketidak-sabaran dalam menunggu hasil keputusan dari yayasan dengan pertimbangan objektifitas dan harapan. Meski demikian, keputusan siapa yang akan memimpin UTU empat tahun mendatang tetap sepenuhnya berada pada pertimbangan yayasan.


Prosesi demokrasi yang dipenuhi berbagai intrik dan strategi ini hendaknya disikapi secara arif oleh berbagai pihak, baik kubu menang maupun kubu yang kalah. Terjadinya persaingan alot dua kubu Alfian vs Edo, membuktikan bahwa demokrasi UTU sudah berjalan dengan sempurna dalam proses perwujudan transformasi. Kekalahan dalam strategi atau kemenangan hendaknya dapat dijadikan suatu keterpaduan yang lebih baik di masa mendatang. 


Melesetnya prediksi yang sudah dilakukan oleh prediktor tidak dengan serta merta mengklaim bahwa, prediktor yang ditugaskan adalah amatiran atau dengan menggemboskan suatu isu pengkhianatan yang akan memicu perpecahan dan justru akan mengkerdilkan lebel akademisi yang disandang oleh semua komponen, yang akan membawa UTU ke dalam lubang keterpurukan.


Pastinya, prosesi pemilihan dan demokrasi yang telah dilaksanakan di UTU, nantinya akan mengalir kepada para mahasiswanya sebagai generasi mendatang dan akan diimplimentasikan dalam praktik kehidupan mereka. 


Seyogyanya, para akademisi yang berjibaku dalam dunia politik praktis dadakan tersebut, segera kembali kepada tugas utama sebagai pendidik dan tidak perlu hanyut terlalu jauh dalam ranah perpolitikan tersebut, berhenti berprasangka dan saling curiga. Mari menanti pertimbangan terbaik yayasan sembari berdoa untuk kebaikan UTU. Rapatkan shaf kembali untuk membangun UTU ke arah lebih baik. Waktu itu akan tiba!. Wallahu’alam bissawab.

*Penulis adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Universitas Teuku Umar (UTU).

By FISIP UTU with No comments

Visi dan Misi Prodi Ilmu Administrasi Negara

Adapun visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian Prodi Ilmu Administrasi Negara sebagai berikut:

Visi

Menjadikan Jurusan Administrasi Negara sebagai wadah pembentuk sumber daya manusia yang professional dalam rangka menuju pemerintah yang good governance di pantai barat – selatan Aceh pada tahun 2020

Misi

Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, serta pengabdian pada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) dengan berdasarkan pada iman dan taqwa terhadap Tuhan yang maha esa.

Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dibidang pembangunan ilmu pengetahuan khususnya administrasi pemerintahan dalam menata pemerintahan desa / gampong pesisir.

Meningakatkan sistem pendidikan ilmu administrasi yang administratif agar dapat mencapai standar kualitas melalui program pengajaran secara reguler.

Meningkatkan kualitas wawasan kebangsaan yang berorentasi pada dinamika pemerintahan daerah gampong / desa da pesisir, semangat otonomi daerah, dan teknologi informasi

Tujuan

Menghasilkan lulusan dengan kualifikasi sarjana strata satu yang memiliki kompetensi unggul dan berwawasan generalis dengan spesialisasi dalam bidang Ilmu Administrasi yang mampu bekerja secara efektif dan mandiri mampu memenuhi tuntutan perubahan zaman serta berperan dan bertanggung jawab terhadap terciptanya masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai islam.

Mengaplikasikan nilai-nilai ilmu pemerintahan kedalam lingkungan masyarakat dan sistem ilmu administrasi negara melalui berbagai kajian pelatihan dan penelitian dibidang ilmu pemerintahan gampong / desa atau pemerintahan pesisir.

Menghasilakn kajian – kajian ilmu bidang Administrasi Negara

Sasaran dan Strategi Pencapaian

Sasaran :

Mengembangkan Pogram Studi dengan paradigm baru pengembangan pendidikan tinggi.

Mengembangkan sumber daya mahasiswa agar dapat menjadi lulusan yang berkompetensi dalam bidang Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Negara sesuai dengan kekhususan sistem pemerintahan di Aceh.

Mengembangkan kajian – kajian ilmu pemerintahan dan Administrsai Negara yang sesuai dengan sistem pemerintahan di Aceh.

Strategi Pencapaaiannya :

Meningkatkan relevansi pendidikan dengan stake holder agar lulusan berdaya saing dan diterima di pasar kerja.

Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara peningkatan kualifikasi dosen, kualitas pembelajaran, dan sarana dan prasarana pembelajaran.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dengan melibatkan dosen, mahasiswa, pemerintah daerah dan pusat kajian lainnya yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan dan Administrasi Negara.

By FISIP UTU with No comments

Mahasiswa, Kuliah dan Kerja untuk Masyarakat

Oleh: Aduwina

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) merupakan salah satu bentuk kegiatan yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup ditengah-tengah masyarakat diluar kampus, sekaligus sebagai proses pembelajaran serta mengabdi kepada masyarakat yang sedang membangun dan secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah pembangunan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Kukerta dilaksanakan oleh perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan misi dan bobot pendidikan pada mahasiswa untuk mendapat nilai tambah yang lebih besar pada perguruan tinggi.  

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata merupakan manifestasi dari Tri Darma Perguruan Tinggi yang ketiga yaitu pengabdian kepada masyarakat, dimaksudkan untuk membantu masyarakat khususnya masyarakat daerah tertinggal dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat disamping itu juga untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur baik materil maupun spiritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945. 

Kuliah Kerja Nyata juga sebagai salah satu wahana bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan teori-teori yang dimilikinya kedalam sebuah wujud nyata pengabdian kepada masyarakat serta dapat mengaktualisasikan disiplin ilmu yang masih dalam tataran teoritis terhadap realisasi praktis dengan bentuk pengabdian dan pendampingan langsung kepada masyarakat disamping penelitian yang dilakukan sebagai usaha pengembangan ilmu yang didapat sebelumnya.

Bagi mahasiswa kegiatan Kuliah Kerja Nyata merupakan pengalaman belajar baru yang tidak diperoleh didalam kampus, dengan selesainya kegiatan itu mahasiswa memiliki pengetahuan, kemampuan dan kesadaran baru tentang kemasyarakatan, berbangsan dan bernegara. Dengan demikian peserta Kuliah Kerja Nyata dapat mengevaluasi dan mengukur akan kelebihan dan kekurangan masing-masing, paling tidak dari pengalaman tersebut akan menjadi tolak ukur dan pembelajaran dalam mempersiapkan generasi yang mampu berperan aktif dan membangun kehidupan bermasyarakat yang dinamis, kreatif dan berpola pikir lebih maju. 

Sejarah mulanya program Kuliah Kerja Nyata diawali di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan dilaksanakan sejak tahun 1971 hingga sekarang, berbagai fase atau periode perubahan telah dilalui untuk menyempurnakan format yang baik pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata yang sudah banyak diadopsi oleh berbagai kampus di Indonesia, tak terkecuali di Aceh. Dasar hukum pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata ini diatur dalam UU nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jo PP Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, dan UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pada pasal 20 ayat 2 dinyatakan : “Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat”. Dan pada pasal 24 ayat 2 disebutkan : “Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah dan pengabdian masyarakat.”  

Namun pada kenyataannya saat ini seiring dengan berkembangannya dunia pendidikan ditandai dengan banyaknya berdiri berbagai bentuk perguruan tinggi, tidak semuanya perguruan tinggi melaksanakan tugasnya yang terakhir yaitu pengabdian masyarakat.

Beranjak dari pedoman tersebut, maka seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia wajib menyelenggarakan  program pengabdian masyarakat, termasuk Aceh meskipun sudah memiliki kewenangan tersendiri dalam mengelola pendidikan yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang selanjutnya akan diatur dalam Qanun Pendidikan Aceh.

Menilik pendidikan di aceh, semakin hari sudah menunjukkan kemajuan pesat, salah satu indikatornya adalah dengan bermunculannya berbagai perguruan tinggi diberbagai daerah di aceh tidak seperti pada decade yang dulu pembangunan pendidikan terpusat di ibu kota provinsi yaitu dibanda aceh. Pendidikan perguruan tinggi sudah bisa diakses oleh berbagai lapisan masyarakat didaerah-daerah pedalaman aceh yang dulunya sangat sulit untuk mendapatkan kesempatan itu yang harus menghabiskan banyak waktu dan mengeluarkan banyak biaya menuju pusat kota yang jarak tempuhnya ratusan kilometer.   

Seiring dengan kemajuan tersebut, berbagai pihak harus jeli melihat situasi perguruan tinggi, jangan mendirikan perguruan tinggi berorientasi pada bisnis semata, perbaikan mutu pendidikan sangat penting, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga mahasiswa didaerah-daerah mampu bersaing dengan mahasiswa dari perguruan-perguruan tinggi di perkotaan. Pemerintah juga bertanggungjawab dalam pembinaan generasi bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang layak, memberikan arahan kepada pimpinan perguruan tinggi untuk memaksimalkan pelayanan kepada mahasiswa jangan sampai mahasiswa dikorbankan untuk kepentingan segelintir orang-orang elite (mafia pendidikan) contoh kasus sudah sering kita lihat dalam beberapa tahun belakangan ini.

Mengingat aceh sebuah daerah yang memiliki sejarah dan pengalaman pahit berpuluh-puluh tahun melewati masa genting, konflik yang berkepanjangan antara pihak Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Republik Indonesia yang telah mengorbankan jutaan jiwa rakyat aceh dan bencana alam Gempa bumi besar disusul gelombang Tsunami yang telah merenggut ratusan ribu jiwa rakyat aceh serta meluluhlantakkan hampir seluruh wilayah aceh dan juga telah menghancurkan tatanan kehidupan sosial, kultur masyarakat, adat istiadat, budaya, pendidikan dan pergeseran nilai-nilai agama.  

Perlahan-lahan Aceh bangkit melewati dua masa yang sulit itu dengan bantuan dunia internasional yang mengirimkan berbagai bantuan keaceh melalui lembaga-lembaga (NGO) asing maupun local. Hampir semua bidang dibenahi dan masyarakat aceh dengan sabar melaluinya dengan baik, Alhamdulillah setelah enam tahun berlalu rakyat Aceh sudah bisa bangkit dan berjalan sendiri tanpa harus dipandu oleh orang lain.  

Dari proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dilaksanakan oleh berbagai pihak, kita tidak memungkiri bahwa sangat banyak pertolongan dan bantuan yang diberikan oleh para donator kepada kita dan untuk itu kita mengucapkan beribu terimakasih, namun akibat dari keterbukaan aceh pada saat itu yang bebas masuk orang-orang dari berbagai macam negara dan agama, telah meninggalkan berbagai  pengaruh negative ditengah-tengah masyarakat.  

Dari hasil observasi dan kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Teuku Umar di beberapa gampong dalam lingkup Aceh Barat yang daerahnya sangat parah dihantam Tsunami bekas binaan NGO asing didapati berbagai masalah social, misalnya masyarakat memiliki kecenderungan akan ketergantungan kepada orang lain melalui bantuan-bantuan padahal dulu masyarakat aceh dikenal dengan istilah “Jaroe di dateuh” artinya “tangan diatas” bukan sebaliknya kini banyak “jaroe di miyub” = tangan dibawah.  

Kedua berkurangnya kesadaran masyarakat dalam kegiatan social seperti gotong royong, dihampir semua gampong yang kami temui terlihat situasi yang sama, masyarakat sangat sedikit yang datang pada kegiatan gotong royong, berbagai macam alasan dikemukan mulai dari kesibukan aktivitas kegiatan masing-masing, ada juga yang mengatakan itu disebabkan oleh pengaruh cash work yang dilakukan pada masa rehab rekon dulu dimana setiap kegiatan bersama yang dilakukan oleh masyarakat selalu dibayar jasanya oleh para NGO meskipun kegiatan itu diperkarangan rumah sendiri dan berbagai alasan lainnya, padahal dalam sejarah tercatat kuatnya rasa sosial masyarakat aceh terlihat dari kesatuan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan bersama-sama mengenyampingkan kepentingan individu diatas kepentingan umum.  

Ketiga masalah agama, kita ketahui semua bahwa hampir seratus persen masyarakat aceh beragama islam dan itu sudah diakui oleh dunia, namun apa yang terjadi pada saat ini, mesjid banyak yang kosong akibat tidak adanya shalat berjamaah disetiap waktu shalat kecuali diawal bulan ramadhan yang terlihat ramai memakmurkan mesjid, banyak TPA yang tidak berfungsi sehingga dikhawatirkan kedepan generasi Aceh buta akan Al-Qur’an (tidak mampu memahami isi Al-Qur’an bahkan banyak yang tidak bisa membacanya) dan saat ini sudah ada tanda-tanda kearah itu, sangat sedikit masyarakat yang mau datang kemesjid untuk mendengarkan ceramah agama (bahkan hampir nol persen untuk kehadiran generasi muda) lebih memilih nongkrong diwarung kopi sambil bermain facebook maupun game poker, bahkan yang lebih parah lagi sudah ada masyarakat aceh yang pindah agama dari agama Islam ke agama lain, na’uzubillahi min zaliq.  

Selanjutnya masalah krisis moral masyarakat aceh seperti pergaulan bebas remaja aceh yang sangat sulit dikontrol saat ini, masalah ini sudah merambah ke daerah-daerah pedalaman aceh tidak lagi terpusat dikota yang memang dari dulu sudah parah, banyak pemuda-pemudi yang ditangkap warga, pasangan selingkuh dan narkoba meraja lela mulai dari kota sampai ke pelosok gampong di aceh saat ini. 

Dari akumulasi semua permasalahan-permasalahan yang disebut diatas, telah menjadikan aceh terpuruk dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. padahal aceh sudah boleh dibilang sudah mandiri (belum berdaulat) apalagi dengan adanya UUPA yang menjadi landasan dalam pembangunan aceh, Otonomi khusus, UU tentang syariat islam yang dikhususkan untuk aceh. Adanya Qanun syariat Islam yang menjadi pedoman dalam penerapan syariat islam di Aceh, dan berbagai Qanun dan peraturan lainnya dibuat untuk memajukan aceh, tapi kita belum mampu mewujudkan kehidupan rakyat aceh yang damai dan tentram serta berperilaku yang baik. 

Dimanakah letak kesalahan itu semua…???? Saya tidak mau menyalahkan salah satu pihak, ini merupakan tanggung jawab kita semua selaku orang aceh. Maka dari itu saya mangajak berbagai pihak diantaranya pihak Lembaga Pendidikan (perguruan tinggi) untuk terus membina generasi yang lebih baik dan mengirimkan mahasiswa-mahasiswanya ke tengah-tengah masyarakat untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.  

Para Ulama untuk terus membimbing dan membina akhlak masyarakat terutama para generasi muda aceh, kaum cendikiawan dan pemerhati pendidikan & social terus memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran yang baik demi kemajuan pembangunan aceh, kalangan LSM agar dapat mengambil peran sesuai dengan keahlian dan bidangnya terhadap proses pendampingan masyarakat dengan berbagai programnya. Partai politik beserta politikus agar mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat aceh bukan hanya memperjuangkan kepentingan kelompoknya saja. Dan yang paling bertanggung jawab disini adalah pemerintah yang notabenenya adalah orang yang dipercayakan oleh masyarakat untuk melayani rakyatnya, harus mampu menciptakan program pro rakyat bukan pro pribadi dan golongan, harus mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik bersedia untuk dikritik dan lebih mementingkan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan sendiri dan segolongan saja, serta para anggota dewan yang telah diberikan mandat oleh rakyat agar mampu memperjuangkan aspirasi dan mendengar serta membantu penyelesaian permasalahan rakyat yang kian hari kian beragam masalahnya.  

Mahasiswa selaku agent of change punya peran control yang lebih besar terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat maka harus berani untuk menegurnya demi terwujudnya pembangunan rakyat yang adil dan makmur. Jangan saling tuding dan saling bermusuhan sesama bangsa aceh. 

Jika kesemua peran itu dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat di aceh, maka perubahan itu akan segera terwujud dan aceh akan makmur sepanjang masa.

(Penulis adalah mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara)

By FISIP UTU with No comments

Visi, Misi Prodi Ilmu Sosiologi

Visi

Menjadikan program studi sosiologi pada tahun 2020 sebagai pusat rekayasa perubahan social yang berbasiskan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Misi

1. Menyelengagarkan kegiatan akademik yang memiliki basis intelektual research dan

    development

2. Merintis berdirinya pusat kajian yang berbasis researh dan development dalam kerangka

   kajian yang berbasis Sosiologi Pedesaan dan Pesisir di wilayah pantai barat – selatan

   provinsi Aceh

3.Melakukan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat

  dengan berbagai instansi terkait (stake holder) sebagai katalisator perwujudan program

  studi yang berbasis research  dan development

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan Sarjana strata satu (S-1) yang memiliki kompetensti penelitian dan

    praktisi/konsultan di bidang Sosiologi Pedesaan dan Pesisir

2. Menghasilkan berbagai karya penelitian yang berkaitan erat dengan dinamika dan

    perubahan social dikawasan pantai barat-selatan Aceh Barat

3. Memberdayakan potensi masyarakat dalam wadah konsultatif sebagai penggerak dinamika

    dan perubahan sosial. 

Sasaran dan Strategi Pencapaian

Program Studi Ilmu Sosiologi mempunyai rencana strategis yaitu meningkatkan relevansi dan

kualitas PS yang memiliki link match dengan tuntutan kebutuhan perubahan sosial dan out-put

yang dihasilkan PS. Langkah strategis yang dilakukan oleh PS dalam mencapai visi dan misi

tersebut adalah:

Sasaran :

1. Mampu memberikan solusi dan konklusi dalam setiap isu-isu tentang dinamika dan

    perubahan social yang berlangsung di tenga-tengah kehidupan masyarakat

2. Memiliki kepekaan social yang berbasiskan penelitian dan pengembangan ilmu

    pengetahuan

3. Mampu bersaing dalam produktifitas kerja dan inovatif

4. Dapat mengabdikan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat

Strategi Pencapaaiannya :

1. Meningkatkan kerjasama dibidang penelitian dan pengembangan dengan berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta, dengan rentang waktu  minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun
2. Menumbuhkan minat penelitian dan pengembangan di tingkat mahasiswa dan para dosen
3. Melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga (founding) dalam rangka pembiayaan terhadap penelitian yang dilakukan

Menumbuhkan minat dan peran serta seluruh potensi masyarakat untuk bersama-sama untuk mewujudkan prodi sosiologi sebagai wadah research dan development bagi perekayasaan dan perubahan sosial.

By FISIP UTU with No comments

Fisip Kerjasama dengan RRI Meulaboh

Fisip-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, Senin (18/10), melakukan penandatanganan kerjasama dengan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Cabang Meulaboh.

“Kerjasama ini dilakukan untuk pengembangan kemampuan mahasiswa dalam bidang jurnalistik dan penyiaran. Dikhususkan bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi,” ungkap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Sudarman Alwy, M.Ag.

Sudarman menjelaskan, butir perjanjian tersebut diarahkan pada pemanfaatan tenaga profesional dari RRI, baik dengan pelaksanaan pendidikan maupun pelatihan. Selain itu, mahasiswa Ilmu Komunikasi juga akan mendapatkan pendidikan langsung di radio milik pemerintah tersebut, melalui proses magang.

“Untuk mekanisme pelaksanaannya akan dibicarakan lebih lanjut nantinya,” ujar Sudarman.

Sementara itu, Kepala RRI Meulaboh, Suyono Wasis, SH.MM mengatakan, pihaknya menyambut baik keinginan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Memang fokus RRI Meulaboh di bawah kepemimpinannya, selain meningkatkan kualitas penyiaran, juga terus berupaya untuk melahirkan tenaga-tenaga muda di bidang jurnalistik dan penyiaran.

“Ini sudah menjadi keinginan bersama kami di sini. Sehingga keberadaan RRI di Meulaboh ini, benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terutama lapangan kerja,” ungkap Suyono Wasis di ruang kerjanya.

Suyono Wasis mengharapkan, kerjasama yang telah terbentuk antar RRI Meulaboh dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, bisa betul-betul melahirkan suatu keuntungan bagi kedua belah pihak, terutama dalam mempromosikan tenaga-tenaga praktisi di Fisip.

“Ya kita harapkan, nantinya bisa berlanjut ke tingkat universitas,” harapnya.

Penandatanganan naskah kerjasama tersebut dilakukan langsung oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Sudarman Alwy, M.Ag. Didampingi Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Said Fadhlain, S.IP dan Wakil Dekan II Bidang Keuangan, Triyanto, S.Sos.

Dari pihak RRI, ditandatangani oleh Kepala RRI Meulaboh, Suoyono Wasis, SH.MM, dan didampingi oleh beberapa kepala bagian.[jm]

By FISIP UTU with No comments

Prodi Ilmu Komunikasi Divisitasi

Fisip- Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Teuku Umar, Meulaboh Aceh Barat divisitasi, Rabu (14/10), oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, Sudarman Alwy, M.Ag mengatakan, visitasi ini merupakan rangkaian dari proses akreditasi yang diwajibkan oleh Dikti untuk semua perguruan tinggi di Indonesia.

“Ini adalah tahap kedua yang dilalui Fisip, setelah sebelumnya Prodi Administrasi Negara juga dilakukan hal yang sama,” ungkap Sudarman.

Sudarman menambahkan, untuk membantu kelancaran visitasi, pihaknya telah mempersiapkan segala keperluan, terutama dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan sesuai dengan yang telah diajukan ke BAN-PT.

Menurutnya, proses akreditasi yang sedang berjalan saat ini sebagai bagian dari upaya percepatan penegerian Universitas Teuku Umar.

“Semoga apa yang telah kita lalui selama ini bisa memberikan hasil membanggakan bagi kita semua,” harapnya.

Untuk melakukan visitasi Prodi Ilmu Komunikasi, BAN-PT mengirim dua asesornya sejak tanggal 13 sampai 16 Oktober 2010, yaitu Prof. Dr. Hafied Cangara dan Hj. Siti Sholihati, MA.

Siti Sholihati menyatakan, visitasi  ini dilakukan untuk mengecek kelengkapan dokumen yang telah dicantumkan dalam Borang Akreditasi yang dikirim ke BAN-PT beberapa waktu lalu.

“Hanya mengecek saja. Siapa tahu ada penambahan atau ketidak seuaian data yang dikirim. Satu lagi, kami kemari tidak mencari-cari kesalahan,” ujar Siti.

Siti melanjutkan, penetapan nilai terhadap hasil akreditasi prodi ditetapkan BAN-PT setelah mempelajari semua laporan yang diterima dari asesor. “Jadi nilainya bukan sama kami,” ungkapnya.

Tapi apapun nanti hasilnya, tambah Siti, pihaknya  memberikan apresiasi luarbiasa bagi Fisip Universitas Teuku Umar, yang baru beberapa tahu berdiri dan serba keterbatasan, sudah mampu mengupayakan akreditasi.

“Terutama kejujuran dari pihak fakultas, mulai dari dosen sampai mahasiswanya. Kalau kekurangan, hampir sama dengan prodi lainnya, yaitu kelengkapan administrasi. Saya salut dengan kekompakan tim di Fisip, ini menandakan tidak ada rekayasa,” kata Siti.[ jm]

By FISIP UTU with No comments

LKBN ANTARA Aceh Bekerja Sama dengan Fisip

Fisip- Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Biro Aceh bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat.

"Kerja sama tersebut mencakup pelatihan dan pengembangan kemampuan ilmu jurnalistik bagi mahasiswa di perguruan tinggi swasta di pesisir barat dan selatan Aceh itu," kata Kepala Biro LKBN Aceh Heru Dwi Suryatmodjo di Banda Aceh, Rabu.

Penandatanganan itu dilakukan Kepala Biro LKBN ANTARA Aceh Heru Dwi Suryatmojo dengan Wakil Dekan II FISIP Triyanto.

Wakil Dekan II Fisip UTU Triyanto menyatakan kerja sama tersebut merupakan upaya peningkatakan sumber daya manusia mahasiswa, terutama bidang ilmu komunikasi dan jurnalistik.

"Dengan adanya kerja sama pelatihan dan pengembangan kemampuan mahasiswa itu maka ke depan dari UTU bisa menghasilkan SDM yang handal, khususnya bidang disiplin ilmu jurnalistik," katanya.

FISIP UTU memiliki tiga jurusan masing-masing ilmu komunikasi, administrasi negara dan sosiologi. Sejak empat tahun dibuka fakultas tersebut memiliki 860 mahasiswa.

"Kami berharap dengan adanya kerja sama pelatihan dan pendidikan itu bisa berjalan dengan baik, melalui pengiriman staf pengajar LKBN ANTARA di UTU, sebaliknya ada mahasiswa kami yang bisa magang di kantor berita ini," kata dia.

Kepada para jurnalis dari LKBN ANTARA Biro Aceh, ia mengharapkan mereka bisa memberi kuliah umum di universitas yang berjarak sekitar 300 kilometer sebelah barat Kota Banda Aceh itu.

"Kami juga akan mengirim mahasiswa dari FISIP untuk praktik kerja lapangan untuk ditempatkan di LKBN ANTARA Biro Aceh," kata Triyanto.

Sementara itu, Heru Dwi Suryatmojo mengatakan pihaknya menyambut baik kerja sama yang dilakukan dengan UTU yang saat ini dalam proses penegerian oleh pemerintah itu.(antara)

By FISIP UTU with No comments

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Prodi Ilmu Komunikasi

Visi

Menjadikan Prodi Ilmu Komunikasi sebagai institusi terdepan bagi pengembangan ilmu komunikasi dan studi media yang inovatif, mandiri, berwawasan teknologi komunikasi dan media terkini cyber base, profesional dan humanis dilandasi keinginan untuk mewujudkan reputasi dan keunggulan kompetitif di kawasan Pantai Barat Aceh pada tahun 2020.

Misi

Untuk mewujudkan visi PS, ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik,penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di bidang ilmu komunikasi dan studi media yang berbasis kemajuan teknologi komunikasi dan media terkini (cyber base)

2. Meningkatkan kualitas, integritas moral yang tinggi serta mampu bekerjasama, berinovasi, kreatif dan profesional dalam bidang Ilmu Komunikasi cyber.

3. Meningkatkan “citra” Program Studi yang berkualitas dan jaminan standar kualitas lulusan (output).

4. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi komunikasi cyber secara kelembagaan.

Tujuan

Adapun tujuan Prodi Ilmu Komunikasi Fisip UTU sebagaiberikut:

1. Membentuk civitas akademika dan sarjana yang memiliki kompetensi dalam studi komunikasi teknologi cyber, publik relation, jurnalistik dan studi media

2. Menghasilkan karya penelitian berdimensi komunikasi cyber yang berdaya guna bagi masyarakat akademik dan umum

3. Memberdayakan masyarakat dalam bidang komunikasi cyber sebagai salah satu bentuk keterlibatan civitas akademika dalam wilayah publik dan sebagai sarana aktualisasi ilmu

4. Menghasilkan lulusan dengan kualifikasi sarjana strata satu yang terampil di bidang komunikasi cyber, public relation, dan jurnalistik

5. Menghasilkan jalinan kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan untuk meningkatkan kinerja lembaga dan akseptabilitas lulusan

Sasaran dan Strategi Pencapaian

Program Studi Ilmu Komunikasi mempunyai rencana strategis yaitu meningkatkan relevansi dan kualitas PS yang memiliki link match dengan tuntutan kebutuhan perubahan sosial dan out-put yang dihasilkan PS. Langkah strategis yang dilakukan oleh PS dalam mencapai visi dan misi tersebut adalah:

Sasaran :

1. Dapat terserap di semua lini pekerjaan, baik di instansi pemerintah, lembaga swasta, maupun berwiraswasta.

2. Memiliki keterampilan dalam komunikasi cyber

3. Mampu bersaing dalam produktifitas kerja dan inovatif

4. Dapat mengabdikan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat

Strategi Pencapaian :

1. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta, dengan rentang waktu per 5 tahun

2. Mengembangkan laboratorium (komputer, internet, public relation dan jurnalistik) dengan sarana dan prasarana memadai sebagai pengejawantahan pelaksanaan “Tridarma Perguruan Tinggi” yang akan diimplentasikan mulai tahun 2012.

3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sistem administrasi dan sistem pengajaran yang dilakukan sejak tahun 2008 sampai sekarang

4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan adminstrasi dan proses pembelajaran sejak tahun 2008 sampai sekarang

5. Menciptakan iklim kerja dan suasana akademik yang kondusif sejak tahun 2008 sampai sekarang

By FISIP UTU with No comments

Kompetisi karya jurnalistik

KOMPETISI KARYA PUBLIKASI UNTUK MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK 

“RUMAH AMAN GEMPA”

Terbuka untuk jurnalis dan masyarakat umum/blogger

30 September 2009, Padang, Sumatera Barat porak-poranda akibat gempa. Ini adalah gempa besar kesekian kali yang terjadi di Indonesia. Bencana tersebut telah memakan banyak korban jiwa dan menimbulkan kerugian yang tak sedikit.

Seringnya gempa bumi di Indonesia yang sebagian berpotensi tsunami adalah karena wilayah negeri ini berada di tumbukan lempengan bumi yang setiap saat bergerak. Sudah saatnya kita waspada dan melakukan antisipasi agar korban dan kerugian bisa diminimalkan. Salah satunya dengan cara memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai rumah aman gempa. Informasi mengenai rumah aman gempa dapat diakses melalui www.RumahAmanGempa.net.

Dalam rangka memperingati setahun gempa Sumatera Barat, The Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction (AIFDR) dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) bekerjasama dengan Yayasan IDEP Selaras Alam menyelenggarakan kompetisi karya jurnalistik untuk media cetak / online dan elektronik.  

Kompetisi ini diperuntukkan bagi para jurnalis, blogger, maupun masyarakat umum. 

  

Tema umum kompetisi RUMAH AMAN GEMPA UNTUK INDONESIA

Tema Khusus

1. Rumah aman gempa sebagai ikhtiar menyelamatkan nyawa dan harta

2. Perlunya konsep rumah aman gempa di Indonesia

3. Apa dan bagaimana rumah aman gempa?

4. Kearifan lokal masyarakat tradisional dalam menciptakan rumah aman gempa

5. Memasyarakatkan rumah aman gempa di Indonesia

TOTAL HADIAH Rp. 17 juta

 Hadiah disediakan untuk 1 orang dengan karya terbaik pada setiap kategori.

Juara kategori Media Online	:	Rp 3.000.000
Juara kategori Televisi	:	Rp 5.000.000
Juara kategori Media Cetak	:	Rp 3.000.000
Juara kategori Radio	:	Rp 3.000.000
Juara kategori Multimedia Non Formal (Facebook, YouTube)	:	Rp 3.000.000

KETENTUAN TAMBAHAN

1. Lomba dibuka untuk karya audio, audio visual, tulis, dan foto yang terbit sejak 30 Agustus-15 Oktober 2010.

2. Karya berbahasa asing wajib menyertakan terjemahan bahasa Indonesia.

3. Peserta wajib mengirimkan kliping karya untuk jurnalis, URL situs untuk kategori umum/blogger, atau CD/DVD untuk media radio dan televisi

4. Peserta wajib menyertakan formulir CV yang disediakan oleh panitia.

5. Peserta wajib menyertakan kartu pers (bagi jurnalis) atau identitas lainnya (bagi masyarakat umum/blogger).

6. Tidak ada pembedaan kategori peserta, antara jurnalis dan masyarakat umum/blogger.

7. Karya yang dikirimkan sudah dipublikasikan di media online, televisi, cetak, radio, dan khusus untuk kategori Multimedia Non Formal di media alternatif (blog, facebook, youtube dll) pada periode Januari - 10 Oktober 2010.

8. Peserta kompetisi dapat mengirimkan maksimum 3 (tiga) judul karya

9. Lomba ini tidak diperuntukkan bagi panitia

MEKANISME PENGIRIMAN KARYA

Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan panitia di sini dan melampirkan karya dalam bentuk kliping (media cetak dan online) atau CD/DVD (media radio dan televisi) ke:

KOJI Communications 

Jl. Prof. Dr. Soepomo 1A, Komplek BIER Menteng Dalam,

Jakarta Selatan 

Telp (021) 8370 2660 

atau melalui email office.koji@gmail.com

Mencantumkan kategori kompetisi pada pojok kiri atas amplop/pada judul email

Batas akhir penerimaan karya selambat-lambatnya 15 Oktober 2010

Pengumuman pemenang akan disebarluaskan melalui rilis media dan milis

DEWAN JURI

Eric Sasono, praktisi media, pengelola program Radio Emergency Aceh dan Yogyakarta (tentative)

Dandy Dwi Laksono, video journalist, mantan koordinator liputan RCTI

Wahyu Dhyatmika, Ketua AJI Jakarta

MEKANISME PENJURIAN

Penjurian akan dilakukan secara sportif, obyektif, transparan, dan professional.

Seluruh karya yang masuk akan dinilai berdasarkan: kesesuaian tema, kelengkapan informasi, teknis penyajian, dan sudah pernah dipublikasikan.

Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

PEMBEKALAN PESERTA

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta dalam meliput rumah aman gempa, Yayasan IDEP Selaras Alam akan menyelenggarakan lokakarya mengenai Rumah Aman Gempa untuk jurnalis dan masyarakat umum/blogger pada Sabtu, 25 September 2010 di Jakarta. Peserta dibatasi untuk 25 orang. 

Formulir pendaftaran lokakarya dapat dikirim melalui email office.koji@gmail.com atau fax (021) 8370 2660 sebelum tanggal 25 September 2010. 

Informasi terkait rumah aman gempa juga dapat diperoleh di situs ini. 

Kompetisi karya jurnalistik ini diselenggarakan oleh:

http://www.rumahamangempa.net/kompetisi-karya-jurnalistik 

By FISIP UTU with No comments